Prabowo Berkantor di IKN pada 2028

Banten, PaFI Indonesia — Presiden Prabowo Subianto diproyeksikan mulai berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, pada 17 Agustus 2028.
Hal tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Ia menuturkan saat ini prioritas pembangunan di IKN kini difokuskan pada infrastruktur inti untuk kebutuhan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

“Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 sudah berkantor di sana, selambatnya 17 Agustus 2029,” ujar Dody saat ditemui, Jumat (6/12).

Meski demikian, Dody mengakui target penyelesaian pembangunan IKN secara keseluruhan akan mengalami kemunduran.

Salah satu penyebabnya, kata Dody, adalah keterbatasan anggaran yang memaksa pemerintah mencari tambahan dana melalui berbagai skema, termasuk investasi pihak ketiga.

“On track 100 persen (target pembangunan) ya pasti enggak lah, duitnya kan terbatas. Lagi-lagi kami semua lagi cari-cari duit bagaimana (untuk menyelesaikan pembangunan IKN). Kalau ada yang mau bangun (investasi), ya kita dengan senang hati,” katanya.

“Lagi-lagi kami semua lagi cari-cari duit bagaimana (untuk menyelesaikan pembangunan IKN). Kalau ada yang mau bangunnya (investasi), ya kita dengan senang hati, gitu,” sambungnya.

Selain anggaran, Dody mengungkapkan ada pergeseran prioritas program dari Presiden Prabowo. Ia menegaskan pemerintah saat ini lebih mengejar target swasembada pangan.

Ia menekankan pergeseran prioritas ini bakal membuat penyelesaian proyek IKN molor. Meski demikian, Dody membantah pembangunannya berjalan lambat.

Dia menuturkan sampai saat ini wilayah IKN masih dalam tahap pembangunan. Kata Hasan, IKN kemungkinan mulai berfungsi sebagai kantor pemerintahan pada 2028 atau 2029.

Dengan catatan, jika tidak ada kendala dalam pembangunan. “Jika tidak ada kendala, maka tahun 2028 atau paling lambat 2029, IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik,” jelas Hasan.

Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyatakan pembangunan gedung MPR/DPR/DPD RI di IKN rencananya mulai dilakukan pada 2025.
“Kalau yang yudikatif dan legislatif baru akan dimulai 2025 ini. Kalau dimulai dari 2025 ini paling 2027 selesai,” kata Basuki di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024). (saa/ebs)